- Penyimpangan daya oleh PLN membuat konsumen merugi hingga 35 % dan itu di sebabkan PLN menjual daya atau WATT bukan voltase, sedang dayayang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan ANPRA dari pihak konsumen yang rata terjadi penurunan 35% dan apabila di kalikan dengan seluruh pelanggan di seluruh indonesia maka milyaran rupiah yang di korupsi PLN.
- Pembuat polisi tidur bisa di tutuntut 'perbuatan tidak mengenakkan' & 'menghaki milik orang lain' dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.
- aset PJKA yang terpendam berupa besi, balok jati, & infrastruktur-nya bisa menghidupi yatim piatu dan anak terlantar sekitar 200 tahun.
- tembaga & alumunium serta infrastruktur milik PLN yang terpendam bisa dijadikan korupsi tehnik bila di buat pembangkit baru bisa meratakan aliran listrik seluruh rakyat indonesia.
- Dinas bina marga dan perhubungan jalan raya bisa mencetak petani dan nelayan kota sekitar 5.000.000 pengangguran mungkinkah itu terlaksana.
- Menurut penelitian LSM PIJAR (Persatuan Insan Jalan Raya) renovasi jalan raya seluruh Indonesia banyak terjadi penyimpangan, mark up biaya pembangunan hal itu disebabkan terjadinya persekongkokolan di semua pihak baik sub kontraktor, kontraktor, konsultant, atau dari pihak pemerintah yang mengatasnamakan Jasa Marga atau Dinas Perhubungan.
- Muhammad Najaruddin berkoar akan membuka aib partai demokrat setelah di depak dari partai penguasa itu, menurut berbagai kalangan ikan Najaruddin masuk ke dalam wuwu untuk dirinya sendiri dan kolaboratornya bahkan berimbas pada kredibilitas partai demokrat yang telah sangat apik mengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. bisakah genderang perang Najaruddin di eliminir?
- Pembubaran dan penutupan lokalisasi di kabupaten blitar di sinyalir banyak penyimpangan hukum dan pelanggaran HAM, hal itu setelah diadakan penelitian penyelidikan dan infestigasi di lapangan yang sarat terhadap kepentingan individu atau golongan bahkan politik, adakah jalan keluar yang dilakukan pihak terkait di bawah kepemimpinan bupati blitar tanpa ekspansi politik yang mengatasnamakan agama, golongan atau pemerintahan.
- perum pegadaian utama XIII jln, Dinoyo No, 79 SURABAYA telah mendirikan kontraktor bayangan untuk lepas dari jerat pajak bisakah penyimpangan tersebut ditolelir oleh kontraktor yang legal dan juga oleh negara sedangkan pegadaian telah menarik bunga tanpa pokok, itu dilakukan berdasarkan pemotongan biaya administrasi, fee, materai, bahkan legalitas notaris yang di potongkan dari pokok pinjaman. pidanakah bunga tanpa pokok tersebut.
- Dinas Pekerjaan Umum Bhina Margha PRopinsi Jawa Timur, jln, Gayung Kebonsari No, 167 SURABAYA telah melakukan kesewenang-wenangan pemberian pekerjaan dengan cara kolusi dan nepotisme kepada kontraktor yang loyal terhadap oknum UPT-UPT dijawa timur, adapun modusnya dengan menunjuk secara langsung dan diadakan pemotongan 35% dari biaya kontrak bisakah pihak terkait dikenakan sanksi korupsi dan pelanggaran hukum.
Rakyat desa dengkol kecamatan singosari dan rakyat desa saptorenggo kecamatan pakis serta rakyat desa asrikaton kecamatan pakis menuntut dan menggugat pencaplokan 600 Ha tanah mereka yang telah dicaplok dan di haki dengan cara memalsukan surat-surat oleh aparatur ANGKATAN UDARA Abdurrahman Saleh beserta dan bersekongkol dengan pihak-pihak terkait yang telah membuat sertipikat palsu atas lahan tersebut, sudah beberapa kali korban dari kesewenang-wenangan institusi tersebut berupaya menemui komandan LANUD Abdurrahman Saleh tetapi tidak ada titik temu bahkan mengadakan demo ke DPRD kabupaten Malang juga tidak ada hasil. adakah institusi terkait melalui kolom RAME (Rakyat Menggugat) bisa ada titik temu yang mumphuni selaras sejalan tanpa mengorbankan rakyat?
